RELEVANSI LEMBAGA DAN BIROKRASI DI INDONESIA

RELEVANSI LEMBAGA DAN BIROKRASI DI INDONESIA

Berbicara tentang masalah birokrasi serta kelembagaan pemerintah yang ada di indonesia pikiran kita terlintas dengan sesuatu yang panjang dan berbelit-belit dalam mengurus yang berkenaan dengan urusan pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya struktur yang panjang dan serta mekanisme yang sulit ditembus. Birokrasi kini telah menjelma menjadi new ruling class yang sangat menentukan kekuatan suatu negara. Menurut Bruno Rizzi, birokrasi sangat potensial mengekploitasi masyarakat sebagaimana kaum kapitalis terhadap kaum proletar dimasa lampau, kalau tidak diawasi secara efektif. Sebagai kelompok yang memerintah, birokrasi menurut pandangan Mark, selalu cenderung mengutamakan kepentinganya, dan memiliki kebiasaan yang disebut dengan birokratisme. Para birokrat yang ada di dalam organisasi lebih cenderung berperilaku sebagai “tuan” dari pada sebagai “pelayan”. Mereka lebih cenderung memperbanyak kegiatan dari pada memikirkan resiko, dan mereka memiliki tradisi membuat organisasi berskala besar tanpa alasan yang masuk akal. Mereka bahkan memiliki komitmen untuk menegakkan human dignity  karena mereka tidak meyakininya. Menurut saya struktur kelembagaan pemerintah pada saat ini masih cenderung  bersifat feodal, hal ini yang membuat lembaga lembaga pemeritah sudah tidak relevan lagi untuk terus dilakukan. Reformasi telah terjadi di indonesia tetapi hal ini masih belum diikuti oleh reformasi secara menyeluruh terhadap lembaga pemerintah maupun birokrasi.

Mekanisme struktur seperti ini tentu akan menghambat proses pembangunan,   hal ini diperlihatkan didalam masalah perijinan disana kan dijumpai mekanisme yang panjang dan lama, dan hal ini akan mengakibatkan para investor dan masyarakat untuk menanamkan modalnya atau berurusan dengan pemerintah. Karena pada saat ini orang lebih cenderung suka terhadap hal  praktis dan cepat. Untuk mengurus sesuatu. Saya berpendapat sebaiknya para pelayan publik bisa seperti pegawai bank yang selalu ramah terhadap masyarakat dan bersifat “mentuankan” bukan bersifat seperti raja.

Kemudian di dalam negara yang mengikuti sistem demokrasi kehadiran partai politik dalam lembaga pemerintah tidak bisa dihindari. Menurut teori liberal birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian birokrasi pemerintah tidak hanya didominasi oleh pejabat birokrasi saja yang meniti karier di dalamnya, melainkan ada pula bagian-bagian yang lain yang ditempati oleh pejabat-pejabat politik.

Birokrasi di Indonesia selama ini merupakan organisasi publik yang melayani masyarakat, tetapi dalam kenyataanya pelayanan yang dilakukan oleh para birokrat selama ini masih belum memuaskan. Hal ini dipicu dengan tidak netralnya para birokrat terhadap partai politik, ketidaknetralan ini yang mengakibatkan birokrasi di dalam pemerintah menjadi tidak stabil. Sebagai contoh, banyak terjadi sekarang pemilihan kepala daerah, dan kepala dearah sudah tentu memiliki tim sukses, dan apabila kepala daerah tersebut terpilih maka para tim sukses akan menduduki jabatan birokrasi maupun jabatan karier yang telah ditentukan. Hal ini yang akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam birokrasi pemerintah, oleh karana itu perlu di buat model birokrasi yang jelas, karena selama ini model birokrasi di Indonesia masih belum jelas. Oleh karena itu karier di birokrat harus jelas sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja para birokrat itu sendiri, berikut ini adalah gambar strukur yang relevan untuk birokrasi di Indonesia menurut Prof Dr Miftah Toha:     

Di dalam gambar struktur diatas jelas diperlihatkan bagaiman kejelasan karier, dimana jabatan yang diisi oleh pejabat politik maupun pejabat maupun para birokrasi murni. Sehingga kenetralan birokrat akan selalu terjaga.