MEMBANGUN BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA
Di dalam negara yang mengikuti sistem demokrasi kehadiran partai politik
dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Menurut teori liberal
birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang
mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam
pemilihan. Dengan demikian birokrasi pemerintah tidak hanya didominasi oleh
pejabat birokrasi saja yang meniti karier di dalamnya, melainkan ada pula
bagian-bagian yang lain yang ditempati oleh pejabat-pejabat politik
Birokrasi di Indonesia selama ini merupakan organisasi publik yang
melayani masyarakat, tetapi dalam kenyataanya pelayanan yang dilakukan oleh
para birokrat selama ini masih belum memuaskan. Hal ini dipicu dengan tidak
netralnya para birokrat terhadap partai politik, ketidaknetralan ini yang
mengakibatkan birokrasi di dalam pemerintah menjadi tidak stabil. Sebagai
contoh, banyak terjadi sekarang pemilihan kepala daerah, dan kepala dearah
sudah tentu memiliki tim sukses, dan apabila kepala daerah tersebut terpilih
maka para tim sukses akan menduduki jabatan birokrasi maupun jabatan karier
yang telah ditentukan. Hal ini yang akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam
birokrasi pemerintah, oleh karana itu perlu di buat model birokrasi yang jelas,
karena selama ini model birokrasi di Indonesia masih belum jelas.
Model birokrasi ada 2 macam yang pertama yaitu bereucratic sublation.
Yaitu suatu pemerintahan itu bukan hanya
sebagai mesin pelaksana (Weberian), akan tetapi sebagai suatu kekuatan yang
bisa membuat kebijakan yang terpisah
dari kekuasaan politik. Oleh karena itu dalam beberapa hal kedudukannya
seimbang, tidak lebih dan tidak pula kurang dan yang kedua adalah bereucratic
atau executive ascendancy yaitu pejabat politik sebagai sebagai master, pejabat
birokrasi sebagai subdoornasi dari politik anggapanya Antara lain: pejabat politik
memperoleh mandat untuk memimpin dari tuhan atau rakyat atau public intersest melalaui
pemilihan atau kekerasan atau melalaui penerimaan secara defacto dari rakyat.
Melihat beberapa model diatas di Indonesia yang dikenal dengan negara
paling demokratis ketiga di dunia adalah birokrasi ascendasi dimana pejabat
tertinggi merupakan pejabat politik, yaitu sebagai kepala maupun pemimpin
tertinggi, dan pejabat birokrasi sebagai terusan subcoordinasi dimana terdapat
domain-domain sendiri ada domain politik maupun domain administrasi. Dominasi
kepemimpinan pejabat politik atas pejabat birokrasi ini sebenarnya dipacu oleh
dikotomi politik antara politik dan administrasi atau seperti telah dijelaskan
diatas. Kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan
fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi superioritas atas
fungsi-fungsi politik dan adminsitrasi. Dikotomi politik dan administrasi ini
juga diakibatkan karena adanya kesalahan perubahan dari referensi ke struktur,
dari perbedaan antara pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan antara pejabat karier dan pejabat birokrasi.
Model seperti ini dipilih karena kenetralan para pejabat birokrasi tetap akan
terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan tidak ada
diskriminasi. Kemudian model ini memisahkan antara pejabat politik dan pejabat
birokrasi yaitu antara domain politik dan domain administrasi hal ini akan
mempengaruhi kebijakan dan karier seorang pejabat birokrasi tetap berjalan dan
aman. Berikut adalah gambar tentang birokrasi dan politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar